Lombok Utara - Aksi yang dilakukan oleh ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Pemuda Peduli Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini merupakan aksi berikutnya setelah seharai usai pengumuman formasi CPNS KLU baru-baru ini di nilai banyak kecurangan. Issu strategi yang di angkat dalam aksi lanjutan ini yaitu “Masyarakat Dayan Gunung Menggugat Transparansi dan Selektifitas Rekruitmen CPNS KLU 2010”. Issu ini di angkat karena di anggap penghinaan terhadap lembaga daerah sebagai symbol dan sepirit penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan azas-azas Undang Undang onomi daerah yaitu pemberdayaan dan partisipasi publik sebagai bsis politik terhadap fungsi dan struktur organisasi daerah otonomi.
Masa diterima Bupati KLU,H Djohan Sjamsu,SH,didampingi Sekda,Drs Suardi,Paniti,Plt Kabag Kepegawaian,Agus Isnaini Warid,SH dan ke dua Wakil Ketua DPRD KLU berserta 5 orang anggota DPRD. Dalam tuntutannya coordinator umum Hamdanwadi mengemukakan beberapa masalah yang dipandang menyentuh persoalan hukum dan politik dalam perekrutan CPNS KLU yang pertama kali diselenggarakan pemerintah. Aspek hukum tersebut berkaitan dengan teranpanasi panitia dalam tahapan proses penyelenggaraan rekruitmen CPNS yang di indikasikan banyak penyimpangan antara lain, dalam pengumuman tidak di cantumkan Nama,Alamat,Gelar dan jumlah perolehan Nilai test. Adanya penundaan pengumuman selama 2 (dua) hari dan dengan alasan yang tidak rasional. Tidak terbentuknya panitia dalam upaya meng akses data di BKD kepada LSM dan Adanya perubahan No.Test ujian tertulis.
Hal serupa juga disampaikan Korlap,Murdi,SH. Ia menyoroti permasalahan ini dari aspek politik. Murdi menambahkan bahwa tidak ada kekuatan politik di tingkat keputusan masyarakat KLU terhadap hasil rekruitmen CPNS KLU tahun 2010 ini, terutama yang menyangkut komitmen pemda dalam implementasikan makna-makna yang terkandung dalam lambing daerah sebagai symbol dan spirit hidup masyarakat sekaligus sebagai spirit bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian juga halnya dengan komitmen pemda untuk melaksanakan semangat,perinsip dan azas UU otonomi daerah KLU dalam pemberdayaan, Serta tanggung jawab moril pemda KLU sebagai pemilik kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat UU OTDA No.32 Th 2005 terhadap masyarakat sebagai basis politik lokal baik dalam pemilu Legeslatif maupun Pemilukada KLU.
Menurut Murdi,Aksi kali ini bertujuan jangka panjang,menengah dan jangka pendek untuk terwujutnya kesejahteraan yang berkeadilan. Ia juga menambahkan bahwa untuk mewujutkan pemerintah yang baik dan bersih dengan aparatur yang propesional dan memiliki integritas daerah dan nasional sebagai abdi Negara sekaligus sebagai abdi masyarakat serta berharap terlaksananya rekruitmen ulang CPNS KLU Th 2010. Mengapa ada CPNS yang secara administrasi tidak sesuai kemudian lulus. Selain itu ada lagi satu orang yang bernama Raden Santiowibowo yang tidak memiliki akta empat dan hanya sebatas kursus computer,mengapa lolos dalam perekruta. Demikian halnya dengan berkas CPNS yang hilang dsbnya.
Bupati KLU,H Djohan Sjamsu,SH,menjawab satu-demi satu seluruh tuntutan peserta aksi tersebut seraya berharap kepada panitia dalam hal ini Plt Kabag Kepegawaian,Agus Isnaini Warid untuk menjelaskan secara tranparan terkait dengan tuntutan aksi ini,namun pihak aksi bersi keras untuk meminta kepada lembaga dewan agar membentuk Pansus. Sementara Agus warid tidak bnerkomentar apa-apa dan meski Bupati sudah berusaha menjelaskan,aksi tetap pada perinsipnya. Meski demikian, aksi ini berlangsung tertib dan meminta kepada lembaga DPRD KLU untuk segera dibentuk Pansus terkait rekruitmen CPNS KLU tahun 2010 dalam waktu 1 (satu) minggu sejak berlangsungnya aksi Senen 3/1-2011 kemarin.- *
Masa diterima Bupati KLU,H Djohan Sjamsu,SH,didampingi Sekda,Drs Suardi,Paniti,Plt Kabag Kepegawaian,Agus Isnaini Warid,SH dan ke dua Wakil Ketua DPRD KLU berserta 5 orang anggota DPRD. Dalam tuntutannya coordinator umum Hamdanwadi mengemukakan beberapa masalah yang dipandang menyentuh persoalan hukum dan politik dalam perekrutan CPNS KLU yang pertama kali diselenggarakan pemerintah. Aspek hukum tersebut berkaitan dengan teranpanasi panitia dalam tahapan proses penyelenggaraan rekruitmen CPNS yang di indikasikan banyak penyimpangan antara lain, dalam pengumuman tidak di cantumkan Nama,Alamat,Gelar dan jumlah perolehan Nilai test. Adanya penundaan pengumuman selama 2 (dua) hari dan dengan alasan yang tidak rasional. Tidak terbentuknya panitia dalam upaya meng akses data di BKD kepada LSM dan Adanya perubahan No.Test ujian tertulis.
Hal serupa juga disampaikan Korlap,Murdi,SH. Ia menyoroti permasalahan ini dari aspek politik. Murdi menambahkan bahwa tidak ada kekuatan politik di tingkat keputusan masyarakat KLU terhadap hasil rekruitmen CPNS KLU tahun 2010 ini, terutama yang menyangkut komitmen pemda dalam implementasikan makna-makna yang terkandung dalam lambing daerah sebagai symbol dan spirit hidup masyarakat sekaligus sebagai spirit bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian juga halnya dengan komitmen pemda untuk melaksanakan semangat,perinsip dan azas UU otonomi daerah KLU dalam pemberdayaan, Serta tanggung jawab moril pemda KLU sebagai pemilik kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat UU OTDA No.32 Th 2005 terhadap masyarakat sebagai basis politik lokal baik dalam pemilu Legeslatif maupun Pemilukada KLU.
Menurut Murdi,Aksi kali ini bertujuan jangka panjang,menengah dan jangka pendek untuk terwujutnya kesejahteraan yang berkeadilan. Ia juga menambahkan bahwa untuk mewujutkan pemerintah yang baik dan bersih dengan aparatur yang propesional dan memiliki integritas daerah dan nasional sebagai abdi Negara sekaligus sebagai abdi masyarakat serta berharap terlaksananya rekruitmen ulang CPNS KLU Th 2010. Mengapa ada CPNS yang secara administrasi tidak sesuai kemudian lulus. Selain itu ada lagi satu orang yang bernama Raden Santiowibowo yang tidak memiliki akta empat dan hanya sebatas kursus computer,mengapa lolos dalam perekruta. Demikian halnya dengan berkas CPNS yang hilang dsbnya.
Bupati KLU,H Djohan Sjamsu,SH,menjawab satu-demi satu seluruh tuntutan peserta aksi tersebut seraya berharap kepada panitia dalam hal ini Plt Kabag Kepegawaian,Agus Isnaini Warid untuk menjelaskan secara tranparan terkait dengan tuntutan aksi ini,namun pihak aksi bersi keras untuk meminta kepada lembaga dewan agar membentuk Pansus. Sementara Agus warid tidak bnerkomentar apa-apa dan meski Bupati sudah berusaha menjelaskan,aksi tetap pada perinsipnya. Meski demikian, aksi ini berlangsung tertib dan meminta kepada lembaga DPRD KLU untuk segera dibentuk Pansus terkait rekruitmen CPNS KLU tahun 2010 dalam waktu 1 (satu) minggu sejak berlangsungnya aksi Senen 3/1-2011 kemarin.- *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar