Suhu Politik Memanas Jelang Pilkades Kayangan

Kayangan,(GP),-- Hiruk pikuknya menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kayangan yang akan dilaksanakan awal Mei 2015 mendatang, situasi pepolitikan di desa tersebut semakin memanas. Pasalnya, ada empat calon yang kabarnya akan bermunculan untuk bersaing menuju Kayangan Satu.
Salah seorang anggota BPD dan juga Ketua Karang Taruna Desa Kayangan Najamudin, mengatakan, diantara empat kandidat calon kepala desa, selain incombent Jamaan Aspari, tampil pula nama yang sebelumnya sempat diprediksi tidak akan tampil dalam bursa cakades kayangan kali ini. Nama tersebut adalah Mirahim,SP mantan Camat Pemenang dan Kayangan yang akan mewakili masyarakat Desa Kayangan dari wilayah barat (Rebakong,Ld.Batu,Sidutan dan Beraringan). Sementara yang akan mewakili masyarakat dari wilayah Selatan Desa Kayangan (Bagek Kembar, Empak Mayong,Sejongga,Tanak Muat dan Ld.Kendal) diprediksi akan tampil Edy Kartono,SE yang saat ini Ketua UPK PNPM Kecamatan Kayangan. Dan untuk wilayah tengah yakni Lokok Rangan, Lengkukun,Kr Tal,Kr Lande dan sekitarnya, akan tampil Marham Suadi mendampingi incumbent Jamaan Aspari.
Disebutkan, berdasarkan hasil surveinya dilapangan menunjukkan bahwa persaingan empat cakades pada Pilkades Kayangan kali ini akan berlangsung seru. Lebih-lebih, katanya, pada Pilkades Kayangan ini akan tampil mantan Camat Kayangan Mirahim. “Ini bakal seru, soalnya, mantan Camat Kayangan pk Mirahim sudah menghubungi saya menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri, termasuk calon dari wilayah selatan Edy Kartono, juga sudah menyatakan kesiapannya, ”tandas Najamudin.

Namun diakui Najamudin, untuk calon incumbent bakalan terjegal oleh panitia pilkades. Pasalnya, dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang disampaikannya dihadapan BPD Desa Kayangan beberapa waktu lalu, tidak menyampaikan laporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) akhir masa jabatannya. Sedangkan yang dilaporkannya hanya LKPJ-nya saja. Hal inilah yang kemungkinan besar yang mengganjal incombent untuk bisa lolos sebagai calon Kepala Desa Kayangan periode berikutnya. “Jika hal terjadi, maka bisa dipastikan suhu politik menjelang Pilkades diwilayah ibukota Kecamatan Kayangan ini bakal memanas, ”terang Najam.
Terpisah, mantan Panitia Pilkades Desa Sesait Misyadin menyarankan, jika Panitia Pilkades Kayangan ingin mengganjal incumbent agar tidak bisa lolos sebagai calon, maka Panitia harus membuat aturan yang jelas yang dituangkan dalam tatib pilkades. Ketika hal tersebut sudah jelas aturannya, tentu Panitia Pilkades ada kekuatan hukumnya untuk menjegal incombent.
Terkait dengan tampilnya mantan Camat Kayangan Mirahim,SP dalam bursa Calon Kepala Desa Kayangan pada periode mendatang, Misyadin mengaku mungkin hal itu kurang pas. Ia menyarankan, berikan kesempatan putra-putra terbaik Desa Kayangan lainnya yang akan tampil pada pilkades Kayangan ini. “Mungkin kurang pas, jika mantan Camat Kayangan ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Kayangan pada periode mendatang. Ini kan levelnya dibawah Camat, seharusnya beliau tampil di level lebih tinggi,”kata Misyadin.(eko)
 

Pengukuhan Panitia Pilkades Desa Kayangan

Kayangan,(GP) -- Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Kayangan Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2015 dikukuhkan oleh Ketua BPD Desa Kayangan Murdi,SH, Sabtu (31.01).
Ketua BPD Desa Kayangan Murdi,SH dalam pengantarnya mengatakan, keanggotaan Panitia Pilkades Desa Kayangan yang sudah di bentuk tersebut, sudah mencerminkan keterwakilan dari 12 dusun yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dalam rangka mensukseskan pemilihan Kepala Desa Kayangan untuk masa bakti 2015-2021 yang direncanakan pada bulan April 2015 mendatang, sukses.
Dikatakan, selain keanggotaan panitia pilkades yang sudah dibentuk tersebut berasal dari semua dusun yang ada, juga keberadaan dan kemampuan mereka sudah tidak diragukan. Karena mereka terdiri dari orang-orang yang sudah berkompeten dibidangnya. ”Insya Allah, Panitia Pilkades yang sudah kami bentuk ini akan mampu bekerja dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan Pilkades yang telah ditentukan, bisa terselesaikan dengan baik,”katanya.

Camat Kayangan Tresnahadi yang diwakili Kasi Pemerintahan I Ketut Bambang Suralaga dalam sambutannya mengatakan, Pemilihan Kepala Desa yang sudah berakhir masa jabatannya diwilayah Kecamatan Kayangan diawal tahun 2015 ini ada dua desa, yaitu Desa Kayangan dan Desa Pendua. Untuk Panitia Pilkades Desa Pendua sudah terlebih dahulu terbentuk pada bulan November 2014 lalu, sedangkan Panitia Pilkades untuk Desa Kayangan baru terbentuk pada bulan Januari 2015 ini. Sehingga untuk jadual pemilihan di kedua desa tersebut akan digelar serentak pada bulan April 2015 mendatang.
Disebutkan, memang kewenangan untuk membentuk panitia Pilkades itu sendiri adalah kewenangan dari Badan Perwakil Desa (BPD). Adapun keanggotaan dari panitia Pilkades itu sendiri menurut Bambang Suralaga berasal dari unsur Kepala Dusun, unsur perangkat Desa dan unsur anggota masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pilkades itu nantinya bisa berjalan dengan baik, lancar, aman dan sukses. Selain itu, sebut Bambang Suralaga, dengan melibatkan unsur-unsur tersebut, tentu hal-hal yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat di minimalisir.
Ketua Panitia Pilkades Desa Kayangan Agus Warsito,M.Pd mengatakan, tugas Panitia Pilkades ini adalah tugas yang sangat mulia dan berat. Agus Warsito menyebut demikian, karena seluruh masyarakat Desa Kayangan untuk lima tahun kedepan, katanya, akan memilih calon pemimpin satu orang Kepala Desa yang terbaik menuju Kayangan satu. Terbaik disini menurut Tau Lokaq Kayangan adalah, ‘Onyak Ate, Onyak Okat dan Onyak Tan’. (baik hati,baik tutur kata dan baik tingkah laku/moral). Sedangkan yang yang dikatakan tugas berat dari panitia adalah mampukah panitia ini untuk menjalankan semua proses tahapan-tahapan Pilkades itu dengan baik dan benar. “Inilah yang saya tekankan kepada seluruh anggota panitia, bahwa tugas kita ini sangat mulia dan berat,”katanya.
Untuk itu, Agus Warsito berharap agar seluruh anggota panitia yang sudah diberikan amanat untuk melaksanakan tugasnya mengadakan pemilihan Kepala Desa Kayangan April mendatang bisa saling bekerja sama satu sama lainnya. Sehingga hasil yang diperoleh nantinya seluruh masyarakat di Desa ini akan senyum bahagia dalam suasana yang gembira.(eko)

Kadus se-KLU Sambut Gembira Kenaikan Honor

KLU, suarakomunitas - Setelah dimuat web suarakomunitas.net dan beberapa media lokal  usulan para Kepala Dusun (Kadus)  yang minta honornya dinaikan, kini sudah direspon Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Honor Kadus sebesar Rp. 400.000/bulan, pada awal tahun 2013 mendatang naik menjadi Rp. 750.000/bulan. “Honor Kadus KLU, termasuk honor tertinggi bila dibandingan dengan honor Kadus di kabupaten lain di provinsi NTB, bahkan barangkali di Indoensia”, kata lalu Supriadi, menanggapi kenaikan tersebut.

Sementara Kadus Kopang, Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Sukiono ketika ditemui, 20/12/12, mengaku gembira atas kenaikan hobor para Kadus se KLU. “Kenaikan ini memang pantas dilakukan pemerintah karena mengingat tugas dan tanggung jawab kepala dusun itu cukup berat”, kata Sukiono.

Dengan kenaikan ini, lanjut Sukiono, para kepala dusun perlu meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan program pemerintah dan membangun dusunnya. (ari) 

Pemberhentian Kaur Desa Dikhawatirkan Berdampak Pada Pelayanan

Kayangan, SK - Pemberhentian sejumlah kaur desa yang dilakukan oleh kepala desa terpilih di desa Sesait dan Dangiang Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dikhawatirkan akan berdampak pada proses pelayanan dan diminta agar segera diselesaikan.

Hal tersebut dikemukakan wakil bupati KLU, H. Najmul Akhyar, 8/2/13. "Ke dua Desa bersama BPD masing-masing kita minta untuk menyelesiakn persoalan yang ada diinternalnya, tentu dengan cara baik-baik, agar tidak berlarut dan menyisakan masalah baru di Desa itu sendiri,” tegas Wakil Bupati KLU

Dikatakannya, pemda tidak ingin cepat mengambilalih dan bersikap reaktif ketika muncul kasus semacam itu, sebab bisa mengganggu otonomi pemerintahan didesa. Kades, BPD dan Camat diberikan kepercayaan bahwa mereka mampu mengatasi kasus itu dengan melakukan analisa mullti persoalan yang terjadi didesa terkait, kemudian menyelesaikan dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ada.

“jika kasus tersebut tidak bisa tuntas di Desa, maka pihak pemda akan turun langsung dan turun serta memfasilitasi penyelesaian sesuai dengan atutran yang berlaku,” jelasnya.

Sementara, wakil ketua komisi I DPRD KLU, Djekat Demung, mengingatkan agar kasus-kasus semecam itu (pemberhantian sepihak yang diduga bernuansa politis) tidak terjadi di desa. Karena tidak hanya dikhawatirkan akan berdampak pada kondusifitas pemerintahan desa itu sendiri, namun juga bisa member contoh negative bagi generasi calon pemimpin desa ke depan.

“Harusnya itu tidak terjadi. Semua tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah diatur dalam undang-undang (perda-red), tentu segala sesuatunya ada sisitem dan mekanismenya, kepala desa tidak bisa semaunya mengambil kebijakan,” tegas politisi Golkar ini. (sk-22/0001)

Terkait Indikasi Pelanggaran Rekrutmen CPNSD, Pansus Panggil Eksekutif

Lombok Utara, Suara Komunitas – Adanya indikasi pelanggaran dalam rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) tahun 2010 lalu berdasarkan data yang didapatkan Panitia Khusus (pansus) CPNSD KLU di Menpan RI dan UI bahwa pemda dan panitia terkait banyak melakukan pelanggaran. Menyingkronkan persoalan itu Sabtu 19/02) lalu pihak eksekutif dan panitia penerimaan CPNSD diminta untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Pansusu CPNSD KLU, Zarkasi, S.Ag, Wakil Ketua DPRD KLU, Syarifudin, SH, Wakil Ketua Pansus Sudirsah Sujanto, Junaidi Arif, Jasman Hadi, Ahmad Husnaen serta beberapa anggota pansus lainnya. Sedangkan dari unsur eksekutif dihadiri oleh, Sekda KLU, Drs. Suhardi, Kabag Hukum KLU, Ahmad Darma, SH, Kabag Humas dan Protokol, Drs. H. Akhmad Sujanadi, Asisten I dan Asisten III serta unsur terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Pansus CPNSD KLU, Zarkasi, S.Ag kembali mengatakan bahwa berdasarkan temuan dari Menpan RI, panitia rekrutmen CPNSD atau Pemda KLU melanggar PP 19 yang mengharuskan KLU berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Sedangkan dari Universitas Indonesia pemda KLU –lah yang berhak memberikan kelulusan, UI hanya melakukan perengkingan. Selain itu indikasi pelanggaran juga saat penyerahan berita acara perangkingan,  nama Sekda KLU tertulis H. Suhardi, SH,MH. Sedangkan yang hadir saat itu adalah Drs. Suhardi, SH.MH yang saat itu menjabat sebagai Asisten II yang ditemani oleh salah seorang LSM atas nama H. Sakti.

Sementara Junaidi Arif, anggota Pansus CPNSD menyoroti hasil scaning dan penyerahan berita acaranya seharusnya disaksikan muspida, DPRD, Inspektorat dan dari unsur kepolisian. “ Lombok Utara hanya disaksikan oleh Drs. Suhardi dan salah seorang LSM yang tidak jelas.” Belum lagi berita acara yang di UI tidak dilengkapi dengan stempel, “  tegasnya.

Sedangkan wakil ketua Pansus CPNSD KLU, Sudirsah Sujanto menyatakan, dari penilaian Menpan, Lombok Utara termasuk salah satu dari empat kabupaten/ kota di NTB yang bermasalah dalam rekrutmen CPNS. Molornya pengumuman hasil CPNS hingga 2 hari juga menjadi pertanyaan besar. “ Alasan dari pihak eksekutif karena masih ada formasi yang masih kosong (formasi kebidanan-red), tetapi keterangan dari UI semua formasi sudah dikirim. “ jawaban antara UI dan eksekutif tidak sinkron, ini juga menjadi pertanyaan kita, “ ujarnya.

Hal senda juga dikatan Jasman Hadi, persoalan ini sudah terpampang secara nasional dan di konsumsi oleh publik sehingga harus dicermati dan diselesaikan dengan hati-hati. Karena pemerintah pusat menilai Lombok Utara terindikasi melakukan pelanggran bahkan NTB adalah salah satu dari 11 provinsi yang terindikasi melakukan pelanggaran. Kita meminta eksekutif memberikan hasil scaning akhir diserahkan secepatnya ke Pansus. “ jangan kita bertahan dengan argumen kita masing-masing. “ Jangan ada dusta diantara kita,  “ pintanya.

Sementara Sekda KLU, Drs. Suhardi yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten II menyatakan, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2010 lalu, wakil bupati berada di Jakarta, dan kita berharap pada hari minggu dapat menerima hasil scaning tersebut secara bersama, tetapi tidak bisa karena ada pekerjaan lain. Setelah berita acar ditandatangani kemudian diberikan satu amplop kemudian balik lagi ke KLU dan melaporkannya ke Bupati dan wakil Bupati termasuk kabag hukum. Setelah dibuka ternyata dalam satu amplop terdapa 2 amplop lagi. Amplop yang pertama isinya peserta tes yang akan di umumkan dan setela dicek tidak ada formasi kebidanan yang dicantumkan. Kemudian hari Senin berikutnya hasil tersebut di bawa lagi ke UI dan bertemu dengan pak Iswidi dari UI bahkan kita mina bertemu dengan Dekan UI tetapi tidak bisa kemudian bertemu lagi dengan pak Ibnu yang juga dari UI. Kemudian disarankan untuk  membukan amplop yang kedua dan isinya hasil perengkingan.

Soal keterlabatan pengumuman pemda KLU juga sudah berkoordinasi dengan BKD Provinsi. “ Kita selalu berkoordinasi dengan provinsi bahkan mulai tahapan hingga hari H penerimaan CPNS kita lakukan koordinasi. “ Mungkin proses scaning ini tempat kita keliru, sedangkan H. Sakti dari LSM itu adalah teman saya yang kebetulan bertemu disana,  “ kelitnya.

Sementara Asisten I KLU, Simparudin, SH yang saat itu menjabat sebagai Plt. Sekda KLU mengatakan, pada waktu itu KLU lagi sibuk-sibuknya mengurus CPNS dan persiapan menjadi tuan rumah HUT NTB. “ Bupati meminta Suhardi menangani CPNS dan saya mengawal persiapan Hut NTB, “ katanya.

Dalam kesempatan tersebut pansus  mendesak pihak eksekutif agar secepatnya menyerahkan hasil scaning atau perangkingan akhir dari UI untuk dicocokkan dengan yang sudah diumumkan beberapa waktu lalu. Pansus juga meminta ijazah asli CPNS yang dindikasikan bermasalah. Pansus juga menilai hasil pertemuan kali bukan jawaban yang dibutuhkan secara total akan tetapi akan disingkronkan lagi dengan data dan temuan yang ada. (adam)   

 

Program SKPD Mengacu Pada RPJM

KAYANGAN KLU, — Tahu 2011 ini, setiap SKPD  harus benar-benar memperhatikan setiap program-program yang diprioriotaskan di SKPD masing-masing, agar semua pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal.

Demikian yang dikatakan Sekda KLU, Suhardi, dalam rapat perencanaan strategis, yang berlangsung di aula Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung, (15 /02/ 2011.

Segala rancangan program yang akan dibuat SKPD  kedepannya harus selalu mengacu pada RPJM yang telah dibuat Pemerintah Daerah, dan jangan sampai berbeda dengan apa yang telah ditetapkan Bupati dan wakil Bupati, seperti yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yang kemudian dituangkan dalam berbagai program setrategis. Dan tugas skpd lah yang menindak lanjutinya dengan berbagai usaha penyelarasan terhadap isi RPJM itu.

 Dalam menentukan program yang nantinya akan dilaksaknakan setiap SKPD yang ada, diharuskan sejalan dan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), sehingga tidak rancu dan berjalan sendiri-sendiri.

 “Semua program yang dibuat SKPD harus mengacu pada RPJM yang baru saja diperdakan oleh DPRD KLU, agar tidak bertentangan,”jelas Suhardi.
Lebih lanjut dikatakannya, semua bentuk program yang ada dimasing-masing SKPD, telah dikonsep dalam RPJM. SKPD harus dapat menguraikan segala bentuk program kerjanya kedepan yang tentunya sesui dengan isi RPJM yang telah dibuat masing-masing SKPD.

Itulah sebabnya, dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD itu, Sekda meminta  kepada seluruh SKPD lingkup KLU untuk menjabarkan program kerjanya masing-masing, sehingga kedepannya apapun yang dituangkan dalam program SKPD, di sesuaikan dengan isi RPJM.
Dengan demikian, seluruh kebijakan di dalam RPJM bisa dilaksanakan di masing-masing SKPD yang berkaitan dengan program strategis di dalam RPJM itu.

Mendukung  program ini, di tingkat desa dan kecamatan juga digelar Musrenbang. Dalam sepekan ini, akan dilakukan Musrenbang secara bergiliran di tiap Kecamatan. Kegiatan akan dimulai dari Kecamatan Bayan, Kamis 17 Februari 2011, Kecamatan Gangga, Sabtu 19 Februari 2011, Kecamatan Tanjung, Senin 21 Februari 2011, Kecamatan Pemenang, Selasa  22 Februari 2011 dan Kecamatan Kayangan pada hari Rabu 23 Februari 2011.(Eko).

Sosialisasi Lambang Daerah Kabupaten Lombok Utara

Sesait, Lombok Utara - Sosialisasi Lambang Daerah Kabupaten Lombok Utara yang dilakukan oleh Pansus DPRD KLU berlangsung cukup alot, di aula Kantor Camat Kayangan ( 08/02/2011).

Hadir dalam sosialisasi ini, selain anggota Pansus delapan orang, termasuk staf Sekretariat DPRD KLU, juga dihadiri seluruh pimpinan SKPD,para Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan undangan lainnya.

Camat Kayangan Tresnahadi, dalam pengantarnya pada acara ini, mengungkapkan secara umum seputar maksud dan tujuan kedatangan Pansus DPRD di wilayah Kecamatan Kayangan. Dalam sesi tanya jawab, Tresnahadi kembali memandu acara dimaksud.

Sementara itu Ketua Pansus  Djekat, menegaskan bahwa, Lambang Daerah adalah sebagai sebuah simbul dari karakteristik dan geografis dari suatu daerah. Sehingga memungkinkan setiap orang bisa saja berpendapat dan beropini. Lambang Daerah Kabupaten Lombok Utara inipun, tidak terlepas dari saran dan kritikan  elemen masyarakat dari berbagai lini. ”Kritikan yang lebih banyak dan  sering di soroti adalah diberikan kepada simbul Mesjid dan simbul gunung. Sementara yang di inginkan oleh  inisiator ( Eksekutif ) tetap ada adalah bahwa simbul Mesjid itu merupakan lambang budaya/peradaban masyarakat KLU,” tegas Djekat.


Hujan interupsi pun berlangsung silih berganti dari peserta yang hadir. Para peserta banyak yang menyoroti masalah simbul – simbul, masalah warna, masalah bentuk maupun tata letak dari simbul-simbul yang ada di Lambang Daerah. Bahkan ada tokoh adat di KLU juga menyoroti keberadaan Berugak harus ada di Lambang Daerah KLU mendatang. Menurutnya, bahwa Berugak adalah simbul dari demokrasi dan simbul per-eratan tali silaturrahmi.

Menurut salah seorang anggota Pansus Nasahar, menjelaskan bahwa, Lambang Daerah Kabupaten Lombok Utara yang sekarang ini, masih menggunakan Peraturan Bupati sebagai dasar hukumnya. Sehingga untuk peningkatan status hukumnya harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Di jelaskan Nasahar, bahwa Pansus ini tidak dalam kapasitas ingin merubah Lambang Daerah, tetapi lebih pada tatanan hanya mensosialisasikan dan memberikan masukan terhadap makna-makna simbul maupun warna yang ada dalam Lambang Daerah tersebut. Sehingga nantinya akan sesuai dengan karakter masyarakat dan kondisi geografis Kabupaten Lombok Utara.(Eko).

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN 2010 BERVARIASI

Kayangan, Lombok Utara - Keberadaan Kabupaten Lombok Utara dalam mengelola anggaran, sudah memiliki pengalaman selama 2 tahun. Dalam rentang waktu 2 tahun ini,  banyak hal yang dapat diperbuat KLU dan ada pula kegagalan , dimana kegagalan ini adalah merupakan catatan penting untuk tidak terjadi pada masa mendatang. Demikian yang disampaikan Bupati KLU H.Djohan Sjamsu,SH dalam pengantarnya pada rapat Evaluasi Anggaran Tahun 2010, yang berlangsung di Hotel Puri Malimbu (12/01/2011), yang dihadiri Wakil Bupati KLU H.Najmul Akhyar,SH.MH, Sekda KLU Suardi,SH.MH, Asisten satu Simparudin,SH, para Kabag Setda KLU, para Pimpinan SKPD,para Camat dan para undangan lainnya.

Selanjutnya Bupati KLU, memaparkan capaian realisasi anggaran dari masing-masing  SKPD. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Pimpinan SKPD, baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan, yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya didalam mengelola anggaran. ”Capaian realisasi anggaran untuk setiap SKPD bervariasi, hal ini mungkin disebabkan kemampuan dari masing-masing SKPD dalam mengelola anggaran masih belum maksimal,” tegas Bupati. ”Ada SKPD yang  capaian realisasi anggarannya masih rendah ada pula yang 100%,” tambahnya.

Bupati juga menegaskan bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2010 untuk tingkat Kabupaten Lombok Utara, masih belum 100%, hanya mencapai 88,49 % untuk realisasi keuangannya dan  95,79 % realisasi untuk fisik. ”Mudah-mudahan, pada tahun 2011 ini, didalam mengelola anggaran kita lebih awal memulainya. Dan di harapkan kepada setiap SKPD untuk setiap triwulan, harus membuat laporan tertulis kepada Bupati, sehingga lebih awal kita bisa mengetahui, kendala-kendala apa yang sedang dihadapi dan bagaimana menyelesaikannya,”harap Bupati.

Usai Bupati menyampaikan pengantarnya, dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari masing-masing pimpinan SKPD dipandu langsung Wakil Bupati KLU H. Najmul Akhyar,SH.MH.  Giliran pertama menyampaikan laporannya adalah Dinas Dikbudpora dan yang terakhir adalah Camat Bayan.  Pagu Anggaran Dikbudpora 22.739.114.175 , realisasi 19.130.357,338 atau sekitar 84,13 %. ”Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dikbudpora adalah kendala yang esensial, yaitu masalah manusianya yang mengelola keuangan kurang menguasai, sehingga perlu ada pembekalan. Kemudian masalah waktu penyelesaiannya dan masalah aturan yang sering terlambat turun,” urai Kadis Dikbudpora.

Di akhir acara, Bupati berpesan, agar dalam melaksanakan program yang sifatnya tender, maka harus lebih awal dilaksanakan, harus kompak antara atasan dan bawahan, sehingga tecapai sinergi yang efektif dan efesien. (ndr).

Lembaga DPRD KLU Siap Membentuk Pansus

Lombok Utara - Rentetan aksi yang dilakukan “Aliansi Pemuda Peduli Kabupaten Lombok Utara” (KLU) Senen 3/1 kemarin bukan saja bertujuan bertemu Bupati KLU,namun juga bertemu dengan para wkil-wakil rakyat yang ada di lembaga DPRD. Sebelum berlangsungnya dialogh dengan Bupati KLU,H Djohan Syamsu,SH dan Panitia rekruitmen CPNS KLU 2010,Plt Kepegawaian,Agus Isnaini Warid,SH, juga tututan aksi tersebut merujuk ke lembaga dewan.

Beberapa perwakilan aksi melakukan negosiasi dengan Wakil Ketua DPRD KLU yang secara kebetulan Ketua DPRD tidak ada di tempat. Acara diskusi sempat tertunda akibat menunggu perwakilan dewan yang harus hadir di tempat tersebut. Mereka meminta kepada lembaga dewan untuk menjelaskan “sejauh mana keterlibatan mereka terhadap rekruitmen CPNS KLU 2010 yang di indikasikan banyak menuai penyimpangan.

Salah satu Wakil Ketua DPRD KLU,Syarifudin,SH,mengatakan pihaknya tidak terlibat secara langsung dalam perekrutan CPNS KLU tahun 2010 yang baru lalu. Sebenarnya lanjut Syaripudin,kalau dilihat dari daerah lain,ada keterlibatan lembaga dawn secara langsung.namun khususnya di KLU tidak terjadi seperti itu. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya agenda-agenda DPR yang sedang dibahas,sehingga tidak terkonsentrasi ke masalah perekrutan CPNS KLU ini. Saya baru tau hari ini beberapa kejanggalan dalam perekrutan CPNS KLU tahun 2010 yang baru lalu,tutur Syarif didepan ratusan anggota unjuk rasa Senen 3/1-2011 kemarin.

Senada dengan Wakil Ketua DPRD KLU yang lain,Burhan M Nur. Ia justru bertanya kenapa tidak dilibatkan lembaga dewan dalam perekrutan CPNS KLU. Herannya lagi saya sengaja datang sendiri tanpa berpaian dinas untuk melihat langsung pelaksanaan test tertulis CPNS KLU yang saai itu sedang berlangsung di lapangan supersemar Tanjung. Demikian pula halnya dengan Ketua Komisi II,Zarkasi,S Ag dan anggota DPRD KLU lainnya seperti Ardianto,SH,Abdul Gani dll. Mereka juga merasakan hal yang sama dan mengatakan tidak terlibat secara langsung dalam perekrutan tersebut.

Terkait adanya penekanan tuntutan dari  “Aliansi Pemuda Peduli Kabupaten Lombok Utara” kepada lembaga DPRD KLU untuk membentuk Pansus perekrutan CPNS KLU tahun 2010,mereka mengatakan siap membentuk Pansus. Salah seorang anggota DPRD,Ardianto,SH mengatakan,pembentukan pansus ini bukanlah apa-apa,namun sebagai mitra pemerintah yang berfungsi sebagai control dan mencari data sehubungan dengan tujuan aksi tersebut. Dengan demikian secara langsung masyarakat yang menamakan diri “Aliansi Pemuda Peduli Kabupaten Lombok Utara” berhubungan langsung dengan lembaga Pansus untuk bersama-sama mendapatkan informasi baik berupa data secara obiektif,ungkapnya.

Dipertegas lagi oleh Wakil Ketua DPRD KLU,Burhan M Nur,bahwa pihaknya siap membentuk segera Pansus dan kalau perlu besok (hari ini) 4/1-2011 ini kita sudah bentuk,ungkapnya.- *

Aliansi Pemuda Demo Hasil Seleksi CPNS

Lombok Utara - Aksi yang dilakukan oleh ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Pemuda Peduli Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini merupakan aksi berikutnya setelah seharai usai pengumuman formasi CPNS KLU baru-baru ini di nilai banyak kecurangan. Issu strategi yang di angkat dalam aksi lanjutan ini yaitu “Masyarakat Dayan Gunung Menggugat Transparansi dan Selektifitas Rekruitmen CPNS KLU 2010”.  Issu ini di angkat karena di anggap penghinaan terhadap lembaga daerah sebagai symbol dan sepirit penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi  yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan azas-azas Undang Undang onomi daerah yaitu pemberdayaan dan partisipasi publik sebagai bsis politik terhadap fungsi dan struktur organisasi daerah otonomi.

Masa diterima  Bupati KLU,H Djohan Sjamsu,SH,didampingi Sekda,Drs Suardi,Paniti,Plt Kabag Kepegawaian,Agus Isnaini Warid,SH dan ke dua Wakil Ketua DPRD KLU berserta 5 orang anggota DPRD. Dalam tuntutannya coordinator umum Hamdanwadi mengemukakan beberapa masalah yang dipandang menyentuh persoalan hukum dan politik dalam perekrutan CPNS KLU yang pertama kali diselenggarakan pemerintah. Aspek hukum tersebut berkaitan dengan teranpanasi panitia dalam tahapan proses penyelenggaraan rekruitmen CPNS yang di indikasikan banyak penyimpangan antara lain, dalam pengumuman tidak di cantumkan Nama,Alamat,Gelar dan jumlah perolehan Nilai test. Adanya penundaan pengumuman selama 2 (dua) hari dan dengan alasan yang tidak rasional. Tidak terbentuknya panitia dalam upaya meng akses data di BKD kepada LSM dan Adanya perubahan No.Test ujian tertulis.

Hal serupa juga disampaikan Korlap,Murdi,SH. Ia menyoroti permasalahan ini dari aspek politik. Murdi menambahkan bahwa tidak ada kekuatan politik di tingkat keputusan masyarakat KLU terhadap hasil rekruitmen CPNS KLU tahun 2010 ini, terutama yang menyangkut komitmen pemda dalam implementasikan makna-makna yang terkandung dalam lambing daerah sebagai symbol dan spirit hidup masyarakat sekaligus sebagai spirit bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Demikian juga halnya dengan komitmen pemda untuk melaksanakan semangat,perinsip dan azas UU otonomi daerah KLU dalam pemberdayaan, Serta tanggung jawab moril pemda KLU sebagai pemilik kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat UU OTDA No.32 Th 2005 terhadap masyarakat sebagai basis politik lokal baik dalam pemilu Legeslatif maupun Pemilukada KLU.

Menurut Murdi,Aksi kali ini bertujuan jangka panjang,menengah dan jangka pendek untuk terwujutnya kesejahteraan yang berkeadilan. Ia juga menambahkan bahwa untuk mewujutkan pemerintah yang baik dan bersih dengan aparatur yang propesional dan memiliki integritas daerah dan nasional sebagai abdi Negara sekaligus sebagai abdi masyarakat serta berharap terlaksananya rekruitmen ulang CPNS KLU Th 2010. Mengapa ada CPNS yang secara administrasi tidak sesuai kemudian lulus. Selain itu ada lagi satu orang yang bernama Raden Santiowibowo yang tidak memiliki akta empat dan hanya sebatas kursus computer,mengapa lolos dalam perekruta. Demikian halnya dengan berkas CPNS yang hilang dsbnya.

Bupati KLU,H Djohan Sjamsu,SH,menjawab satu-demi satu seluruh tuntutan peserta aksi tersebut seraya berharap kepada panitia dalam hal ini Plt Kabag Kepegawaian,Agus Isnaini Warid untuk menjelaskan secara tranparan terkait dengan tuntutan aksi ini,namun pihak aksi bersi keras untuk meminta kepada lembaga dewan agar membentuk Pansus. Sementara Agus warid tidak bnerkomentar apa-apa dan meski Bupati sudah berusaha menjelaskan,aksi tetap pada perinsipnya. Meski demikian, aksi ini berlangsung tertib dan meminta kepada lembaga DPRD KLU untuk segera dibentuk Pansus terkait rekruitmen CPNS KLU tahun 2010 dalam waktu 1 (satu) minggu sejak berlangsungnya aksi Senen 3/1-2011 kemarin.- *

25 Persen Putra Daerah KLU Lulus Tes CPNS

Lombok Utara - Dari 229 jumlah pegawai yang akan di terima di Kabupaten Lombok Utara(KLU), sekitar 25 persen diantaranya yang luslus tes pada 12 Desember lalu adalah putra daerah Dayan Gunung. Sementara sisanya berasal dari luar kabupaten KLU.

Menurut penilain beberapa pemerhati di KLU, yang lulus tes ini murni karena memiliki prestasi tanpa ada pesanan atau lainnya. Buktinya, satupun anak pejabat di KLU yang mengikuti tes tidak ada yang lulus.

“Saya rasa kelulusan ini murni karena mereka berprestasi, dan ini sesuai dengan pesan bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, yang setiap kesempatan selalu meminta, agar pada penerimaan pegawai di KLU tidak ada istilah uang itu dan ini, sehingga anak-anak kita bersaing secara sehat”, kata Asyari pada Primadona.

“Kelulusan yang dikeluarkan oleh panitia dari UI ini, saya lihat betul-betul selektif, dan yang lulus adalah anak-anak kita yang memiliki prestasi. Hanya saja kita sebagai putra daearah apakah ihlas menerimanya”, ungkap salah seorang tokoh KLU yang enggan dipublikasikan namanya.

Pendapat lain mengungkapkan, banyaknya yang lulus dari luar daerah Dayan Gunung, barangkali disebabkan masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang kita miliki, sehingga kedepan ini perlu ditingkatkan.

“Karena pihak panitia tentunya tidak akan gegabah meluluskan tanpa melihat prestasi yang dimiliki oleh calon pegawai yang mengikuti tes, karena tes yang dijawab oleh peserta diperiksa satu persatu”, katanya.

Terlambatnya pengumuman CPNS di KLU, memang sempat mengundang tanda tanya, namun setelah dikeluarkan pada 22/12, memang tampak banyak peserta tes CPNS yang pasrah dan menyerahkan nasipnya kepada Yang Kuasa.

“Yang penting kita seudah menjalani semua persyaratan yang telah ditentukan, namun barangkali pada tahun ini belum ada nasip, ia kita tunggu tahun berikutnya”, kata Apip salah seorang pelamar pasrah.

KRPD Kritik Kinerja DPRD KLU

Lombok Utara - Sejumlah anggota koalisi rakyat paer daya (KRPD) mengkritik kinerja anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam aksi demo yang berlansung di Kantor DPRD setempat, Rabu (1/12) kemarin. Mereka menuntut keseriusan wakil rakyat itu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.

Dalam penyampaikan aspirasinya, KRPD menyoroti beberapa masalah. Misalnya, pengadan sepeda motor anggota DPRD sebanyak 22 unit yang dinilai memboroskan keuangan daerah. Rencana studi banding istri anggota Dewan (Iswara) dianggap  merupakan kegiatan sia-sia dan tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Pembentukan pansus lambang daerah juga dinilai pemborosan anggaran.

KRPD terdiri atas sembilan elemmen masyarakat di KLU seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (Himlu), Parlement Watch KLU, Alinasi Masyarakat Peduli KLU, FS-NTB, Gerakan Pemuda Peduli Torean,
Forum Pemuda Sukadana, Forum Solidaritas Pemuda Bayan dan Pekerat Ombara.

Juru bicara KRPD R. Agus menegaskan kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD KLU mmenghabiskan anggaran daerah dan tak pernah disosialisasikan. Buktinya, ujar Agus belum diketahui berapa banyak perda inisiatif yang dihasilkan Dewan tak diketahui banyaknya.

Menanggapi sorotan itu, Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag menyatakan pengadaan 22 buah sepeda motor untuk anggota DPRD lebih pada azas manfaat. Mengingat kondisi geografis daerah ini banyak berbukit, sehingga diperlukan sepeda motor sebagai sarana transportasi anggota DPRD KLU. Seperti jalan ke Leong, Kecamatan Tanjung, katanya  sulit dilalui kendaraan roda empat, sehingga dibutuhkan kendaraan roda dua.

Sementara menanggapi rencana studi banding anggota  Iswara, Mariadi menjelaskan tak ada program mereka ke luar daerah. ‘’Hanya diberikan wawasan tentang tugas seorang istri anggota Dewan,’’ katanya. Dana untuk Iswara sebesar Rp 100 juta merupakan dana hibah dari pemerintah KLU dan mereka gunakan untuk membantu kepentingan masyarakat.

Menyinggung tentang pansus lambang daerah, Mariadi menyatakan tak ada niat    merubah lambang yang ada, kecuali beberapa warna yang ada pada lambang daerah. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD KLU Burhan M. Nur. Kata dia pansus lambang daerah sudah bekekrja, mereka minta perpanjangan waktu untuk minta referensi dari beberapa kalangan.

Menurut Mariadi pembangunan dua kantor itu bersifat sementara untuk kantor  Bupati dan DPRD. Kantor itu  dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK), kalau tak dikerjakan dananya ditarik ke pusat.