Rapat Koordinasi Internal Pertama Camat Kayangan

Kayangan, Lombok Utara - Untuk pertama kalinya Camat Kayangan Tresnahadi, S.Pt mengadakan rapat koordinasi internal  yang dihadiri Sekcam Kayangan, yang juga  masih baru R. Kertamono, para Kasi dan Kasubag di lingkup Kantor Camat Kayangan baru-baru ini.

Pada kesempatan itu Camat Kayangan menyampaikan beberapa hal menyangkut masalah hasil rapat koordinasi tingkat Kabupaten yang di pimpin langsung Bupati KLU DJohan Sjamsu. Dalam rapat tersebut, Bupati KLU Djohan Sjamsu mengingatkan kepada seluruh pimpinan SKPD agar realisasi anggaran di setiap SKPD segera menyeseuaikan program pembangunan yang ada, sehingga target realisasi APBD akhir tahun tercapai 100%.

Dalam pada itu, Camat Kayangan yang baru beberapa hari bertugas, juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.Dalam kesempatan itu pula beliau meminta kepada Sekcam, para Kasi dan Kasubag agar, dalam menjalankan tufoksinya selalu menjiwai sikap Ing Ngarso Sung Tulodo  terhadap bawahannya.

Terkait dengan penegakan disiplin aparatur, juga telah di sepakati bahwa jam 7,30 wita seluruh karyawan baik yang PNS maupun yang non PNS sudah berada di kantor. Termasuk juga beberapa penekanan yang sifatnya intern menyangkut tufoksi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (ndr)

Melongok Perkawinan Bangsawan Adat Bayan

‘’Sorong Serah Aji Krama’’ dengan 11 Ekor Sapi dan 44 Buah Tombak

Perkawinan adat Bayan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki keunikan yang tidak ditemukan di daerah lainnya. Apalagi yang menikah itu, berasal dari keluarga bangsawan. Mereka punya tradisi khusus yang masih terpelihara secara lestari hingga saat ini. Apa saja keunikannya?

PERKAWINAN Dende Peniwarni, SE (43) dengan Slamet Riady, S.IP (45), sebenarnya sudah berlangsung tujuh tahun lalu. Pada saat itu, perkawinan keluarga bangsawan ini, hanya berupa akad nikah secara muslim. Tujuh tahun masa perkawinannya, pasangan ini sekarang sudah dikarniai tiga orang anak. Namun demikian, tenggang waktu pernikahan yang cukup lama, tidak serta merta mengabaikan pernikahan secara adat yang sudah berlangsung secara turun temurun.

Prosesi secara adat itu, baru bisa berlangsung Sabtu (28/11) lalu. Prosesinya dikenal dengan sorong serah aji krama adat yang artinya menyerahkan sejumlah material kepada mempelai wanita. Pada prosesi adat ini, pengantin pria menyerahkan sejumlah material yang ditetapkan dalam adat. Yakni 11 ekor sapi, 44 buah tombak, kain putih sebanyak 44 lembar masing-masing ukuran 1 meter. Selain itu, ada juga material lainnya yang melengkapi. Diantaranya beras, sejumlah uang dan beberapa bahan keperluan lain yang ditetapkan dalam perkawinan adat Bayan.

Penyerahan seserahan kepada keluarga perempuan itu berlangsung di kampu (rumah tempat berlangsungnya ritual adat Bayan). Dende Peniwarni yang dikonfirmasi menjelaskan, saat dipersunting oleh suaminya pada 1 Juni 2003 lalu ia setuju kapan saja diadakan upacara perkawinan adat asalkan dipenuhi tuntutan adat Bayan. Seperti gayung bersambut tuntutan itu disanggupi oleh Slamet Riady, karyawan BPM KLU. Kegiatan itu berlangsung di Bayan Timur, Desa Bayan Beleq.

‘’Kapan mampu bayar adapt, itu tidak dipaksakan. Yang kawin belakangan juga diberlakukan adat yang sama,’’jelas Dende Peniwarni, karyawan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) KLU ini.

Saat acara itu berlangnsung, banyak kerabat dan keluarga Dende Peniwarni dan Slamet Riady menyaksikan ritual itu. Prosesi ritual itu berlangsun sesuai dengan yang direncanakan. Sebelas ekor sapi dan bahan lainnya yang diserahkan ke kampu dibawa sejumlah warga dipimpin oleh pembayun atau utusan pihak laki bersama sejumlah rombongan.

Tokoh adat Bayan R.Asjanom menerangkan kegiatan ini merupakan proses adat perkawinan di Bayan yang masih dipertahankan sampai kini. Menurut Asjanom, jika yang bersangkutan belum membayar tampah wiring (seserahan seperti 11 ekor sapi) mereka belum bisa mengikuti ritual di kampu.

Jika misalnya ritual ada tak bisa dilaksanakan, Saidah selaku pembayun menjelaskan dedosan atau denda yang dikenakan. Dalam perkawinan adat jika ada pelanggaran yang dilakukan, perempuan yang selarian akan dihitung berapa kali yang dilewati saat ia meninggalkan rumah.

Tiap dusun di Bayan besarnya dedosan berbeda. Yang menentukan dedosan bukan orang tua perempuan melainkan oleh keluarganya sesuai ketentuan adat setempat. Menurut R. Sawinggih syarat perkawinan adat Bayan memang berat, sehingga kawin cerai jarang terjadi. ‘’Bisa dibandingkan dengan di tempat lain, di Bayan jarang ditemukan laki-laki sering kawin. Ini karena adat yang kuat,’’jelas Sawinggih. (sam)Suarantb

“Rentenir” Ikut Berperan Memiskinkan Masyarakat

“Sekarang Minjam besok nyetor”, itulah pemandangan sehari-hari di masyarakat yang meminjam di beberapa rentenir yang berkedok lembaga keuangan. Dan rentenir ikut berperan serta memiskinkan masyarakat.

“Mau minjam di Bank harus memiliki agunan dan sulit mengurus administrasi, minjam di Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang digelontorkan pemerintah melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) harus punya kelompok. Tapi kalau minjam di rentenir tanpa agunan dan persyaratan”, ungkap puluhan ibu rumah tangga.

Tidak heran, bila masyarakat mengenal adanya Bank pagi, siang, sore dan bank malam. Karena setiap pagi, siang, sore, dan malam, beberapa orang yang mengaku dari lembaga keuangan ini berkeliaran menagih setoran sekaligus mencari nasabah.

Mengapa tidak meminjam di lembaga keuangan yang sudah resmi? “Sulit pak, karena kami tidak memiliki agunan dan kelompok, sehingga salah satu alternatif dan jalan pintas, ketimbang usaha kami tidak jalan, ia harus minjam di renternir, walau resikonya harus nyetor setiap hari”, kata beberapa ibu rumah tangga.

Apakah anda mendapat keuntungan dari usaha yang anda jalankan? “Jangankan untung, kembali modal saja sulit, karena setiap hari hasil dagangan kami harus disetorkan ke rentenir. Jadi sebenarnya kami berharap dapat untung malah jadi buntung”, katanya.

Jawaban seperti ini kita akan peroleh hampir pada setiap ibu-ibu yang meminjam di bank harian. Dan inilah salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. “Memang sekarang banyak program yang dilaksanakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan. Namun selama para rentenir lintah darat ini tidak dihentikan, maka program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini akan berjalan sia-sia”,kata Rudi, salah seorang tokoh yang sedikit pokal.

Kepada pemerintah Lombok Utara, sudah saatnya bergerak memerangi para rentenir yang ikut berperan serta memiskinkan masyarakat. Jangan diam, ambillah tindakan yang tegas, jika betul-betul mau melihat masyarakatnya hidup sejahtera.

Jalan Desa Bayan Berlubang dan Rawan Kecelakaan

Bayan, Lombok Utara - Berlubang dan rawan kecelakaan, demikianlah kondisi jalan desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, yang menghubungkan beberapa dusun yang ada di Desa Bayan. Kendati sudah diusulkan berkali-kali, namun hingga kini tak juga mendapat perhatian dari pemerintah.

Demikian diungkapkan kepala dusun Teres Genit Desa Bayan, Sukrati ketika ditemui dikediamannya, Selasa 6/12 siang ini. Menurutnya, jalan sepanjang 7 km dari depan kantor desa Bayan menuju ke beberapa dusun, seperti dusun Sembulan, Dasan Baru, Mandala, Teres Genit, Dasan Tutul dan dusun Nangka Rempek, memang sudah lama rusak dan sudah berkali-kali diusulkan ke pemerintah untuk diperbaiki, tapi belum ada respon sampai hari ini.

“Perbaikan jalan ini sudah kami usulkan ke pemerintah, tapi tak ada responnya. Sementara semakin turun hujan, akan semakin rusak parah. Padahal beberapa dusun ini merupakan pusat pertanian dan perekonomian masyarakat desa Bayan”, tuturnya sedih.

Hasil unggulan beberapa dusun tersebut antara lain, kelapa, panili, coklat, pisang dan padi. Dan semua hasil unggulan ini harganya turun drastis. “Kalau jalannya tetap seperti ini, kapan masyarakat bisa hidup sejahtera”, kata puluhan warga setempat.

Lebih lanjut Sukrati mengatakan, bahwa sekarang di Dusun Teres Genit sedang dibangun dua lokal SPDT setingkat SLTP. “Karena jalan yang rusak, pembangunannyapun sempat terhenti, karena mobil yang mengangkut bahan bangunan tidak berani melalui jalan yang berlubang ini, karena hawatir akan kecelakaan. Kalau ada mobil yang mau ngangkut bahan, ongkosnyapun dua kali lipat dari biasanya”, jelas Sukrati.

Sukrati memberi contoh, seperti harga pasir per truk berkisar Rp. 180-200 ribu. Namun jika dibawa ke tempat pembangunan SPDT harganya naik menjadi Rp. 300 ribu per truk. “Karena kondisi bangunan yang harus tetap dikerjakan, ia tidak ada kata lain harus kita beli”, tambahnya.

Warga berharap kepada pemerintah, untuk kiranya dapat melihat kondisi jalan yang berlubang, serta perlu dibuatkan got miring atau saluran dranase yang memadai. “Jadi kalau pemerintah bercita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka yang utama dan pertama dibangun adalah infrastruktur jalan. Karena omong kosong, pemerintah berpidato disana-sini ingin mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, tapi infrastrutur jalannya tidak diperbaiki”, pungkas puluhan warga setempat.

MI-MT Panggung Kekurangan Ruang Kelas

Panggung, Lombok Utara - Madrasah Ibtidaiyah Maraqitta’limat (MI-MT) Dusun Panggung Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara kekurangan ruang belajar.

Demikian dikatakan Kepala MI-MT Panggung, Mustain, Spd, ketika ditemui Senin 6 Desember, di ruang kerjanya. Menurutnya, MI-MT, masih kekurangan 3 ruang kelas belajar. “Kelompok belajar di MI-MT ini ada empat kelompok, namun ruang kelas yang tersedia hanya 2 kelas. Jadi masih kekurangan 3 lokal dengan kantor guru”, katanya.

Jumlah siswa MI-MT Panggung dari kelas I-IV sebanyak 60 siswa dan guru 7 orang. Dan kekurangan ruang belajar ini tidak mengendurkan semangat mereka untuk terus mendidik generasi penerus bangsa.

Mustain mengaharapkan kepada pemerintah, baik pusat, maupun daerah untuk bisa membantu pembangunan lokal, sehinggga apa yang menjadi tujuan pendidikan yaitu meningkatkan sumber daya secara merata dapat terwujud.

KRPD Kritik Kinerja DPRD KLU

Lombok Utara - Sejumlah anggota koalisi rakyat paer daya (KRPD) mengkritik kinerja anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam aksi demo yang berlansung di Kantor DPRD setempat, Rabu (1/12) kemarin. Mereka menuntut keseriusan wakil rakyat itu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.

Dalam penyampaikan aspirasinya, KRPD menyoroti beberapa masalah. Misalnya, pengadan sepeda motor anggota DPRD sebanyak 22 unit yang dinilai memboroskan keuangan daerah. Rencana studi banding istri anggota Dewan (Iswara) dianggap  merupakan kegiatan sia-sia dan tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Pembentukan pansus lambang daerah juga dinilai pemborosan anggaran.

KRPD terdiri atas sembilan elemmen masyarakat di KLU seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Himpunan Mahasiswa Lombok Utara (Himlu), Parlement Watch KLU, Alinasi Masyarakat Peduli KLU, FS-NTB, Gerakan Pemuda Peduli Torean,
Forum Pemuda Sukadana, Forum Solidaritas Pemuda Bayan dan Pekerat Ombara.

Juru bicara KRPD R. Agus menegaskan kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPRD KLU mmenghabiskan anggaran daerah dan tak pernah disosialisasikan. Buktinya, ujar Agus belum diketahui berapa banyak perda inisiatif yang dihasilkan Dewan tak diketahui banyaknya.

Menanggapi sorotan itu, Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag menyatakan pengadaan 22 buah sepeda motor untuk anggota DPRD lebih pada azas manfaat. Mengingat kondisi geografis daerah ini banyak berbukit, sehingga diperlukan sepeda motor sebagai sarana transportasi anggota DPRD KLU. Seperti jalan ke Leong, Kecamatan Tanjung, katanya  sulit dilalui kendaraan roda empat, sehingga dibutuhkan kendaraan roda dua.

Sementara menanggapi rencana studi banding anggota  Iswara, Mariadi menjelaskan tak ada program mereka ke luar daerah. ‘’Hanya diberikan wawasan tentang tugas seorang istri anggota Dewan,’’ katanya. Dana untuk Iswara sebesar Rp 100 juta merupakan dana hibah dari pemerintah KLU dan mereka gunakan untuk membantu kepentingan masyarakat.

Menyinggung tentang pansus lambang daerah, Mariadi menyatakan tak ada niat    merubah lambang yang ada, kecuali beberapa warna yang ada pada lambang daerah. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD KLU Burhan M. Nur. Kata dia pansus lambang daerah sudah bekekrja, mereka minta perpanjangan waktu untuk minta referensi dari beberapa kalangan.

Menurut Mariadi pembangunan dua kantor itu bersifat sementara untuk kantor  Bupati dan DPRD. Kantor itu  dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK), kalau tak dikerjakan dananya ditarik ke pusat.

“Wartawan” Agar Berada Dikoridor Yang Benar

Lombok Utara,  - Salah satu program yang perlu dijabarkan dalam rencana kerja Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI) Kabupaten Lombok Utara adalah bagiamana mengawal profesi wartawan agar senantiasa berada di koridor yang benar dan semakin professional dibidangnya.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Cabang PWI provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Ismail Husni, pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PWI KLU yang berlangsung di aula kantor bupati 2/12.  Menurut Ismail Husni, untuk menjadi wartawan yang professional paling tidak ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, yaitu kesadaran, pengetahuan dan keterampilan.

Lebih lanjut Ismail Husni yang juga pemimpin umum redaksi Harian Lombok Post menjelaskan, bahwa sejak kemerdekaan pers 11 tahu silam, evoria di Indonesia semakin luar biasa, sehingga siapapun bisa menjadi wartawan dan dilindungi oleh undang-undang. “Hanya persoalannya tidak lantas serta merta, seseorang yang karena memilih menjadi wartawan, mampu berada di profesi itu”, tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Lombok Utara, H. Najmul Ahyar, SH.MH, dalam kata pembukaannya mengungkapkan, bahwa siapapun yang mengusai informasi dan teknologi, maka ia akan mampu menguasai dunia.

Acara rakerda PWI KLU ini diisi juga dengan seminar dengan menampilkan pemateri DR. HM. Syukri, M.Hum, sekertaris Pasca sarjana program magister Universitas Mataram.

Program kerja yang disusun antara lain, penguatan kelembagaan, organisasi dan hukum serta anggaran PWI KLU. Hadir dalam acara ini antara lain Humas dan Protokol KLU, Drs. H.Ahmad Sudjanadi, Ketua PWI KLU, Algas, para wartawan cetak dan elektronik.